Rapat Kerja Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintahan Nagari se Kabupaten Tanah Datar
Tanah Datar
Rapat kerja pemerintah daerah dengan pemerintahan nagari se Kabupaten Tanah Datar, Kamis (19/6) berlangsung di aula Kantor Dinas PMD PPKB Tanah Datar. Kegiatan ini di hadiri langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE. MM. Hadir juga Inspektorat, Bappeda Litbang, Perkim LH, Dinas Sosial, Kesbang Pol, Kabag Hukum dan Pemerintah, Camat dan Walinagari se Kabupaten Tanah Datar.
H.Abdurrahman Hadi, S.STP, M. Si, Kepala Dinas PMD PPKB pada laporannya ke Bupati Tanah Datar menyampaikan tentang Siltap (Penghasilan Tetap) dan juga terkait dengan susunan peraturan daerah nagari (Perda) serta hubungan kerja Walinagari dan lembaga yang ada di nagari.
“Alhamdulillah, terimakasih atas kehadiran Bapak Bupati Eka Putra pada rapat kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintahan nagari. Saat ini kami laporkan bahwa pada pelaksanaan rapat kerja hari ini ada beberapa nagari yang melaksanakan musyawarah nagari dan stunting di nagarinya masing-masing. Dalam rangka menyalurkan Siltap dan BOP sudah ada beberapa nagari yang sudah di laksanakan untuk tahun 2025. Dan di tahun ini juga akan ada pembahasan tentang aturan pemerintahan nagari. Untuk itu kami mohon untuk arahan dari pak Bupati selanjutnya,” papar Abdurrahman Hadi.
Bupati Eka Putra, pada penjelasannya menyampaikan perihal tentang kondisi Kabupaten Tanah Datar saat ini.
“Raker ini berawal banyaknya laporan masuk ke saya baik hal positif maupun negatif. Saya ingin kita duduk bersama, untuk fokus dalam raker ini. Saya akan menyampaikan situasi nasional dimana kondisi keuangan negara kita saat ini tidak baik-baik saja sehingga di lakukan ya efisiensi. Tentu efisiensi ini menyebabkan kurang pahamnya masyarakat dan kita sendiri. Misal, untuk insfratruktur kita di tahun ini, sebanyak sekian milyar itu di nol kan. Banyak nagari yang sudah masuk APBD akhirnya di pending. Efisiensi ini juga termasuk belanja pegawai. Sehingga harus kita potong empat dinas untuk menanggulangi efisiensi ini,” Jelas Bupati Eka Putra.
“Ini adalah perintah undang-undang. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Inilah kondisi kabupaten kita saat ini, yang tentunya juga berimbas ke nagari. Di sisi lain kita di tuntut untuk menjalankan program seperti Tanah Datar bersih, Ekonomi kreatif dan menanam padi gratis, dan itu harus konek dengan nagari. Setelah itu baru ke program koperasi merah putih. Semua harus sinkron dengan program pemerintah pusat untuk ketahanan pangan. Namun di balik ini semua, memang banyak permasalahan yang timbul di nagari, jangan di selesaikan sendiri, silahkan koordinasi dengan PMDPPKB, carikan solusinya bersama, inilah fungsinya kita raker saat ini,” lanjutnya.
Bupati Eka Putra juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah akan terus berusaha untuk mencarikan solusi untuk peningkatan PAD Daerah.
“Kami akan berusaha selalu mencari solusi ke pusat. Bagaimana di saat kondisi kita seperti ini, tetap kita usahakan PAD kita naik. Jadi, hari ini mari kita carikan solusi dari beberapa permasalahan yang ada di nagari masing-masing. Termasuk hal-hal lain mari kita bicarakan di sini. Sekali lagi, tujuan kita raker saat ini selain sudah lama kita bersilaturahmi, saya mengingatkan kepada Walinagari untuk bekerja sesuai dengan regulasi. Jangan menghindari kritikan dari masyarakat, jelaskan semua kepada masyarakat tentang kondisi nagari, rangkul semua lapisan untuk membuat nagari maju. Selagi itu benar, jangan takut untuk berbuat,” pungkas Bupati Eka Putra.
About the Author
