Air Bangis, Haluan Demokrasi – Ketegangan komunikasi antara organisasi Kepemudaan dan Pemerintah Nagari Air Bangis memasuki babak krusial. Pemuda Muhammadiyah Cabang Sungai Beremas, melalui Ketua Umumnya, Rafi Darmawan, secara tegas melayangkan ultimatum kepada pihak pemerintah nagari untuk segera memberikan respons atas surat permohonan penyelenggaraan Musyawarah Nagari (Musna) yang telah dilayangkan pada Senin, 28 Juli 2025.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Rafi Darmawan tersebut memuat desakan agar Musna segera digelar guna membahas secara transparan alokasi dan pemanfaatan uang kontribusi yang diberikan oleh PT. Gamindra Mitra Kesuma (PT. GMK) untuk kepentingan masyarakat Air Bangis. Namun, hingga satu pekan berselang, pihak pemerintah nagari tidak memberikan tanda-tanda respons, bahkan surat tersebut terkesan diabaikan.
“Ini sudah satu minggu sejak surat resmi kami sampaikan, tetapi belum ada balasan ataupun sikap dari Pemerintah Nagari Air Bangis. Jika dalam pekan ini tidak ada kejelasan, kami akan mengeskalasi persoalan ini dengan mengirimkan surat ke tingkat kabupaten (Bupati), provinsi (Gubernur) hingga instansi terkait,” tegas Rafi Darmawan, Minggu (3/8/2025).
Menurut Rafi, urgensi Musyawarah Nagari bukan semata-mata demi memenuhi prosedur administratif, melainkan demi menjamin keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas penggunaan dana kontribusi PT. GMK kepada nagari. Ia menilai bahwa keterlambatan respons pemerintah nagari dapat menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan nagari.
Di sisi lain, keresahan serupa turut dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Air Bangis, Ujang (47), mengaku pihaknya telah lama menantikan adanya forum resmi Musna agar masyarakat dapat mengetahui secara detail peruntukan dana kontribusi tersebut.
“Kami sebagai warga ingin tahu uang kontribusi dari PT. GMK itu digunakan untuk apa saja. Kalau Musna tidak segera digelar, kami takut transparansi tidak terwujud. Saya berharap pemerintah nagari menanggapi secepatnya sebelum masalah ini menjadi semakin besar,” ungkapnya.
Ketiadaan respons ini berpotensi memperpanjang jarak komunikasi antara masyarakat dan pihak nagari, sekaligus membuka ruang spekulasi publik terkait pengelolaan dana kontribusi. Beberapa tokoh masyarakat menilai bahwa Musna merupakan momentum strategis untuk merumuskan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebutuhan warga, sekaligus menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah nagari.
Jika ultimatum ini diabaikan, maka eskalasi persoalan ke level kabupaten, provinsi, hingga instansi terkait dapat menjadi preseden baru dalam relasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah nagari, yang pada akhirnya akan diuji oleh komitmen kedua belah pihak dalam menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(Faris Iswandi)
About the Author
