JAKARTA, HALUAN DEMOKRASI– Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Filep Wamafma,memberikan apresiasi terhadap visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Prabowo menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatannya.
“Saya selaku Ketua Komite III RI tentu sangat mendukung rencana presiden dalam pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah- wilayah yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur dan Barat Indonesia masih tidak merata, yang mengakibatkan ketimpangan semakin lebar dan kemiskinan ekstrem terus terjadi,” ujar Filep dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis (24/10/2024).
Filep Wamafma, S.H., M.Hum mendukung target pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen selama dua tahun pertama masa jabatan. Berdasarkan data terbaru, pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,79 persen, dengan 0,83 persen di antaranya termasuk kategori miskin ekstrem.
Kategori miskin ekstrem ini mencakup penduduk dengan pengeluaran harian di bawah Rp10.739 per orang, atau sekitar Rp322.170 per bulan. Filep menekankan bahwa kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.
Ketimpangan ekonomi antara wilayah Timur dan Barat, menurut Filep, masih mencolok, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum merata. “Kami berharap keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama di wilayah Timur yang masih tertinggal,” ujar Filep.
Sebagai Senator asal Papua Barat, Filep juga menekankan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ia menyebut bahwa ada banyak faktor yang saling mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga perlu adanya integrasi strategi antara pemerintah pusat dan daerah.
Filep berharap pemerintah dan DPD RI memiliki pandangan yang sejalan dalam menangani kemiskinan. Menurutnya, hal ini meliputi peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang mendesak. Wilayah yang memiliki status otonomi khusus seperti Papua juga memerlukan pendekatan khusus dalam penanganan kemiskinan.
Filep menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif khusus bagi wilayah dengan kemiskinan ekstrem dan optimistis target pemerintah akan tercapai.
Selain memperhatikan ketimpangan ekonomi, Senator asal Papua itu menyoroti Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing masyarakat. Menurutnya, “jika pendidikan tidak diperbaiki, maka kemiskinan akan terus terpelihara. Oleh karena itu, mari kita semua mendorong semua stakeholder untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi,” Pungkas Filep.
Filep menekankan pentingnya perhatian pada pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, terutama di wilayah yang tertinggal. Selain upaya dalam penurunan kemiskinan melalui kebijakan ekonomi, Filep juga menyoroti sektor pendidikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Indah Gusti Safitri)
