Padang, Haluan Demokrasi- Program Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan program strategis nasional berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi desa melalui koperasi modern, yang juga berfungsi sebagai pusat distribusi pangan murah serta pengendali harga bahan pokok.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar gerak cepat dengan membentuk KMP di 75 nagari yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah Tanah Datar.
“Pemerintah Tanah Datar menargetkan pembentukan sebanyak 75 KPM di seluruh nagari yang ada di 14 kecamatan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terbentuk sebanyak 65 nagari, 10 dalam proses dan 8 diantaranya sudah terdapat akta notaris,” ujar Wabup Ahmad Fadly.
Ini disampaikannya usai mengikuti Forum Dialog Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, Kamis (29/5) di Auditorium Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
Forum Dialog Nasional tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Bupati, Walikota se Sumbar, serta Tim Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih.
Lebih jauh, Wabup Ahmad Fadly sampaikan, Pemkab Tanah Datar telah melakukan sosialisasi kepada pihak nagari dan kecamatan guna mendorong percepatan pembentukan koperasi di tingkat nagari.
Wabup menambahkan, setelah dilakukan sosialisasi, sebagian Nagari sudah langsung menggelar musyawarah nagari dan kini hanya tinggal pada tahap pembentukan struktur kepengurusan.
“Koperasi ini nanti akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa meliputi pengelolaan bahan pokok murah, serta distribusi pangan sehingga memperkuat perekonomian masyarakat,” harapnya.
Sebelumnya pada forum dialog tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah berharap seluruh nagari/kelurahan yang ada di Sumbar mendukung pembentukan KMP.
“Saya harap seluruh Nagari/Kelurahan yang ada di Sumbar masing-masing segera merampungkan pembentukan KMP. Ini akan membuat bangga Bapak Koperasi Mohammad Hatta yang berasal dari Bukittinggi, yang sudah merumuskan konsep dan prinsip koperasi untuk mensejahterakan rakyat,” sampainya.
Sementara, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menargetkan pembentukan 80.000 unit KPM di seluruh Indonesia selesai pada 12 Juli 2025.
Dia juga mengharapkan Program KMP ini dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah pedesaan.
“Hingga saat ini secara nasional, pelaksanaan musyawarah desa khusus di Indonesia sudah menembus lebih dari 65 ribu KPM. Kita menargetkan sebanyak 80 ribu unit koperasi terbentuk hingga Juli 2025,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, Provinsi Sumatera Barat dan Lampung menjadi dua daerah yang telah merampungkan 100 persen pembentukan koperasi tersebut.
“Kami ingin sampaikan bahwa di Indonesia ini, hanya dua provinsi yang sudah 100 persen merampungkan pengurusan KPM yaitu Provinsi Sumbar dan Lampung,” kata Arya.
Dikatakannya lagi, setelah proses pembentukan rampung, pemerintah akan berfokus pada pendampingan koperasi agar berjalan sesuai ketentuan. Mendagri bahkan telah mengeluarkan surat edaran yang memuat struktur satuan tugas (satgas) untuk mengawal keberlanjutan koperasi tersebut
Bima menegaskan, pembentukan koperasi ini penting untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke akar rumput. “Bagaimana semuanya bisa merasakan sampai ke bawah,
petani, nelayan, hingga pengusaha sembako,” tukasnya. (Dwi)
