MATARAM, HALUAN DEMOKRASI —Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Mataram, Abd Rachman, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram agar dalam menyusun program pembangunan tetap berpedoman pada arah kebijakan nasional yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Peringatan ini disampaikan, sebagai tanggapan atas pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang sedang berlangsung untuk menentukan arah pembangunan ke depan.
Ia menekankan pada pentingnya keselarasan program pembangunan yang disusun agar linier dan selaras dengan program nasional. Hal ini penting agar terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah yang mengikuti kebijakan tersebut.
“Yang dimunculkan atau yang akan direncanakan di daerah itu harus linier, harus selaras, harus segaris dengan program nasional. Yang tentu sesuai dengan struktur pimpinan level yang lebih tinggi. Sehingga dari program nasional turun ke program pemerintah provinsi, baru diturunkan ke program pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program yang tidak selaras dengan kebijakan pusat berisiko sulit mendapatkan dukungan anggaran maupun perhatian dari pemerintah pusat. Sebaliknya, jika program daerah diadopsi dari kebijakan nasional, maka Pemkot Mataram dapat memperoleh bantuan lebih, baik dari sisi pembiayaan maupun dari segi pengawasan dan dukungan teknis.
“Sehingga dari segi pembiayaan maupun dari segi kepemimpinan, tentunya itu menjadi linier yang positif bagi pemerintah kota,” jelasnya.
Namun, Rachman juga menekankan pentingnya kreativitas dalam pelaksanaan program. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar mengikuti kebijakan pusat tanpa inovasi dan perencanaan yang matang.
“Harus kreatif juga dari pemerintah daerah. Jangan hanya ikut-ikutan, harus lebih kreatif,” paparnya.
Ia juga mengingatkan agar alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan program prioritas dan tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang berdampak langsung pada masyarakat. “Saya melihat, kalau pemerintah pusat di bawah kepemimpinan pak Prabowo kan ada misi Asta Cita, sedangkan di kota ini mengemuka sembilan program prioritas,” ucapnya.
Secara umum, ketua komisi 3 DPRD Kota Mataram ini menilai, tidak ada perbedaan yang tajam dari sisi narasi antara Asta Cita dengan sembilan program prioritas ala pemkot.
“Ya tinggal kita lihat implementasinya seperti apa, program-program yang disusun nanti memperkuat program pusat atau tidak. Bagaimanapun, program pusat dan darah ini harus senafas karena yang kita bangun ini bukan hanya Kota Mataram, tapi narasi besarnya adalah membangun Indonesia,” tekannya.
Oleh karena itu, ia menekankan perlu menetapkan program yang benar-benar super prioritas agar dapat diselesaikan dalam periode pemerintahan yang ada. “Dari sembilan program itu, mana yang super prioritas? Kalau misalnya semua program ingin diselesaikan tentu butuh anggaran yang lebih besar. Kecuali beberapa teman-teman bisa mengebut program-program tersebut dalam paralel waktu yang bersamaan,” paparnya.
Rachman juga mengingatkan tanpa fokus yang jelas, maka pembangunan di Kota Mataram tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. “Biasanya kalau tidak ada fokus kegiatan, tentunya kegiatan itu tidak bisa maksimal,” ujarnya.
Sebagai partai koalisi pemkot, Gerindra akan terus mengingatkan Pemkot Mataram agar tidak keluar dari kebijakan nasional yang telah ditetapkan. “Tentu sebagai bagian dari koalisi, tugas kami dari Partai Gerindra, apalagi kami memiliki fraksi di DPRD, adalah untuk selalu mengingatkan agar pemerintah kota tidak keluar dari jalur kebijakan yang telah ditetapkan,” tegas Rachman.
Ia berharap dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan di Kota Mataram dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami ingin agar pemkot, berjalan pada rel yang benar agar pembangunan di kota ini manfaatnya dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Saat ini pemkot tengah menggelar MPBM RKPD 2026, di mana acara ini bertujuan menyelaraskan program pembangunan Kota Mataram dengan kebijakan strategis nasional dan provinsi. Forum ini ditekankan wadah strategis untuk menghasilkan keputusan terbaik demi mewujudkan Mataram HARUM: Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, mengatakan RKPD 2026 menjadi penjabaran tahun kelima dari RPJMD 2021–2026 serta tahun kedua dari RPJMD 2025–2029 yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, perencanaan ini mengedepankan sinergi pusat dan daerah serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mencapai sasaran pembangunan kota.
“Kami berharap perencanaan ini selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional, serta RKPD Provinsi NTB, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat terarah, saling mendukung, dan harmonis,” kata Mohan.
Dalam kesempatan ini, Mohan mengungkapkan bahwa tema RKPD Kota Mataram 2026 adalah: Penguatan Fondasi Transformasi untuk Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. Untuk mendukung itu, terdapat sembilan program prioritas pembangunan yang selaras dengan Asta Cita Pembangunan Nasional dan sepuluh program unggulan Pemerintah Provinsi NTB.
Adapun sembilan program prioritas itu yakni, Pendidikan Unggul dan Merata; Pelayanan Kesehatan Paripurna; Infrastruktur Kota Layak Huni; Lingkungan Lestari dan Berkelanjutan.
Selanjutnya, Mataram Tangguh Ekonomi dan Inklusif; Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkualitas; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mataram Tangguh Bencana dan Kondusif; dan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
(Indah Ps)
