Haluan Demokrasi – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menerapkan kebijakan yang mewajibkan peserta dalam program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos).
Tujuannya adalah untuk memastikan bantuan seperti beasiswa, bantuan pangan dan perumahan dapat didistribusikan secara lebih merata dan tepat sasaran.
Dedi menyoroti bahwa selama ini banyak bantuan dari negara yang hanya menumpuk pada satu keluarga karena tidak adanya kontrol kelahiran, padahal biaya persalinan dapat mencapai Rp. 25 juta, beban berat bagi keluarga pra-sejahtera.
Dedi menegaskan pentingnya pengendalian angka kelahiran untuk mencegah beban ekonomi berkelanjutan pada keluarga miskin dan anggaran negara. Ia mengajak masyarakat agar mau ikut program Keluarga Berencana (KB) dan menyatakan akan menjadikan metode vasektomi (MOP) pada pria sebagai salah satu syarat penerima bantuan.
Menurutnya, ironi terjadi saat keluarga miskin memiliki banyak anak, sementara keluarga kaya justru kesulitan memiliki keturunan meskipun dengan teknologi mahal seperti bayi tabung.
Faris Iswandi
