JAKARTA, HALUAN DEMOKRASI- Pertahanan Nasional merupakan salah satu prioritas pemerintah yang disebutkan di dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mewujudkan visi, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut pun telah dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Demikian yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI Rudy Syamsir, saat membuka Rapat Koordinasi membahas Program Kerja Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/10/2024).
“Pada rancangan RPJMN tahun 2025 terdapat penjabaran Asta Cita menjadi 8 prioritas nasional dimana pada bidang pertahanan nasional berada pada prioritas kedua yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” jelas Rudy.
Ditegaskan, apa yang disampaikan di dalam RPJMN 2025-2029 menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dimulai di tahun 2025. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah telah membuat rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dimana Kemenko Polkam tidak hanya mengawal prioritas nasional kedua saja, tetapi juga prioritas pertama yakni memperkokoh ideologi pancasila dan demokrasi.
“Kemampuan kekuatan kerja sama pertahanan yang dalam RPJMN 2025-2029 dijabarkan dalam beberapa program prioritas. Pertama tentang pembangunan postur pertahanan, prioritas kedua tentang pembangunan industri pertahanan, dan program prioritas ketiga tentang komponen cadangan dan komponen pendukung,” kata Rudy.
Ia juga menyampaikan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan dalam RPJMN, maka RKP 2025 tentang pertahanan negara perlu dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu, terarah, terkoordinasi, dan tersinkronisasi antara kementerian/lembaga, baik pada strata strategis operasional maupun taktis sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.
Rudy berharap seluruh stakeholder dapat memberikan kesamaan persepsi, melakukan koordinasi melekat, serta sinkronisasi program dan kegiatan antara kementerian/lembaga dalam pengawalan prioritas nasional yang berkaitan dengan pertahanan negara, baik dengan penguatan pertahanan negara maupun dengan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan.
“Intinya kita coba menyelaraskan program-program dari kementerian/lembaga. Ini memang tidak mungkin bisa kita lakukan secara mandiri, tetapi memang kita perlukan upaya kolaborasi bersama,” ungkap Rudy.
(Tim)
